<p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 18px; margin: 0px 0px 1.7em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: #444444;">Aktivitas judi, khususnya kasino, merupakan topik yang senantiasa menimbulkan kontroversi seru di Indonesia. Sebagai negara dengan sebagian besar BandarQQ penduduk Muslim, nilai-nilai agama amat mempengaruhi kebijakan legal terkait perjudian. Secara, Buku Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jelas tegas melarang segala bentuk perjudian di Indonesia. Ini mencakup tidak hanya kasino fisik, tetapi bahkan judi online.

<p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 18px; margin: 0px 0px 1.7em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: #444444;">Walaupun demikian, catatan mencatat bahwa Indonesia pernah mempunyai masa di mana kasino berjalan legal resmi serta memberikan kontribusi besar untuk pendapatan daerah, khususnya di era Gubernur Ali Sadikin di Jakarta. Gagasan legalisasi kasino juga kerap mencuat, disokong oleh argumentasi potensi ekonomi besar yang bisa dihasilkan.

<p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 18px; margin: 0px 0px 1.7em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: #444444;">Pada masa Gubernur Ali Sadikin, ibu kota dulu menjadi lokasi kasino yang diatur dan diawasi oleh pemerintah. Kasino pertama di Jakarta berada di Kawasan Petak Sembilan, Glodok, yang kemudian selanjutnya disusul oleh kasino di Ancol. Maksud legalisasi kala itu ialah guna menangani kekurangan anggaran pembangunan kota. Pada 1971, pemasukan Jakarta dari pajak judi bahkan mencapai Rp 2 miliar, seperempat bagian dari jumlah keseluruhan pajak daerah. Dana ini dimanfaatkan dalam mengembangkan ragam infrastruktur penting seperti jembatan, jalan, sekolah, dan rumah sakit. Namun, masa kejayaan kasino legal ini tak berlangsung lama.